Abortion provisions for rape victims: A comparative study of 6 Asian Countries

Ahdiana Yuni Lestari; Ansari; Siti Ismijati Jenie; Supriyatiningsih

doi:10.31893/multirev.2024183

Keywords:

Abortion Policy

Women's Protection

Social Impact

Abstract

Abortion in cases of rape has sparked a lengthy debate among societies and governments around the world because it involves religious, ethical, cultural, and legal considerations. Some consider it a woman's right and protection for victims, while others think the fetus also has a right to life. This research aims to specifically examine abortion provisions for rape victims in six countries in Asia. The method used in this research is normative legal research with a case study approach in 6 (six) countries in Asia. The findings of this research show that each country has different regulations regarding abortion. The rules regarding abortion in Indonesia are now regulated in the Criminal Code and the 2023 Health Law. Then, in Malaysia, abortion is regulated in the Penal Code of Malaysia (Kanun Success), the abortion rules in Singapore are held in the Termination of Pregnancy Act chapter 324 (Termination Act Pregnancy), the Philippines is regulated in the Revised Penal Code of the Philippines, Japan is regulated in the Japan Penal Code and South Korea is held in 2017Hun-Ba127 (Const. Ct., 11 Apr. 2019).
References
1. Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18). https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277
2. Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2(3), 342–355.
3. Ahmad, S. (2019). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ). El-Mashlahah, 8(1), 162–183. https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321
4. Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif, 16(2), 74. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71
5. Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. Kertha Wicaksana, 16(1), 45–50. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50
6. Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 504. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041
7. Febefitriany Kusnadi, H. F. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan NomoR 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.). Hukum Adigama, 2(2), 1–23.
8. Heluspa, N. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Kode Etik KedokteraN. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Hukum, J., Sains, W., Panjaitan, S. H., & Purba, N. (2023). DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(6), 476–482.
10. Kiptiyah, S. (2019). Hukum aborsi korban pemerkosaan: Analisis terhadap PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi perspektif Fiqih Wahbah al-Zuhaili. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
11. Kusnadi, S. (2023). Kajian Hukum Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis. Penerbit NEM.
12. Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. MAGISTRA Law Review, 1(01), 1. https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406
13. Lon, Y. S. (2020). Kasus Aborsi Dan Pembuangan Bayi Sebagai Keprihatinan Gereja Dan Imperatif Edukatifnya Bagi Dunia Pendidikan. JIPD) Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 4(1), 12–22. http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jipd
14. Lubis, S. F. (2019). Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 119–130. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170
15. Mahayana, K. J., Putu Budiartha, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 138–143. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2983.138-143
16. Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(2), 369–382.
17. Maridjan, G. N. (2019). Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Crimen, 8(6), 114–121.
18. Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
19. Mursid, F. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan. Universitas Islam Indonesia.
20. Nagary, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Sosial, 01(03).
21. Novita. (2023). Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, 13(1), 2588–2593.
22. Nurhayati, N. A., & Widanti, A. (2013). Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan. Jurnal Ilmu Keperawatan, 1(1), 25–33.
23. Pranata, B. A. A., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.G/2007/Pn.Gir). Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 148–154. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1891.148-154
24. Putra, E. R. K. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. Jurnal Cahaya Mandalika, 17, 1129–1143.
25. Rosnida, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 59–72. https://doi.org/: https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1621
26. Saputra, A. (2023). Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan dan Kontroversi. Jurnal Mahasiswa Indonesia, 1(36), 1–1. https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx
27. Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang. Journal Of Criminal, 4(1), 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164
28. Siregar, G., & Silaban, R. (2020). Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. CV, Manhaji Medan.
29. Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
30. Utamie, R. A. N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Feminist Legal Theory. Jendela Hukum, 10(2), 217–229.
31. Watts, C., & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: global scope and magnitude. The Lancet, 359(9313), 1232–1237.
32. Yanti, E. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif. Jurnal Lex Renaissance, 5(4), 831–844. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How to cite

Lestari, A. Y., Ansari, Jenie, S. I., & Supriyatiningsih. (2024). Abortion provisions for rape victims: A comparative study of 6 Asian Countries. Multidisciplinary Reviews, 7(8), 2024183. https://doi.org/10.31893/multirev.2024183

[1] Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18). https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277

[2] Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2(3), 342–355.

[3] Ahmad, S. (2019). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ). El-Mashlahah, 8(1), 162–183. https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321

[4] Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif, 16(2), 74. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71

[5] Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. Kertha Wicaksana, 16(1), 45–50. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50

[6] Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 504. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041

[7] Febefitriany Kusnadi, H. F. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan NomoR 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.). Hukum Adigama, 2(2), 1–23.

[8] Heluspa, N. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Kode Etik KedokteraN. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

[9] Hukum, J., Sains, W., Panjaitan, S. H., & Purba, N. (2023). DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(6), 476–482.

[10] Kiptiyah, S. (2019). Hukum aborsi korban pemerkosaan: Analisis terhadap PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi perspektif Fiqih Wahbah al-Zuhaili. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[11] Kusnadi, S. (2023). Kajian Hukum Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis. Penerbit NEM.

[12] Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. MAGISTRA Law Review, 1(01), 1. https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406

[13] Lon, Y. S. (2020). Kasus Aborsi Dan Pembuangan Bayi Sebagai Keprihatinan Gereja Dan Imperatif Edukatifnya Bagi Dunia Pendidikan. JIPD) Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 4(1), 12–22. http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jipd

[14] Lubis, S. F. (2019). Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 119–130. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170

[15] Mahayana, K. J., Putu Budiartha, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 138–143. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2983.138-143

[16] Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(2), 369–382.

[17] Maridjan, G. N. (2019). Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Crimen, 8(6), 114–121.

[18] Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

[19] Mursid, F. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan. Universitas Islam Indonesia.

[20] Nagary, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Sosial, 01(03).

[21] Novita. (2023). Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, 13(1), 2588–2593.

[22] Nurhayati, N. A., & Widanti, A. (2013). Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan. Jurnal Ilmu Keperawatan, 1(1), 25–33.

[23] Pranata, B. A. A., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.G/2007/Pn.Gir). Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 148–154. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1891.148-154

[24] Putra, E. R. K. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. Jurnal Cahaya Mandalika, 17, 1129–1143.

[25] Rosnida, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 59–72. https://doi.org/: https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1621

[26] Saputra, A. (2023). Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan dan Kontroversi. Jurnal Mahasiswa Indonesia, 1(36), 1–1. https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx

[27] Saputra, K. T., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang. Journal Of Criminal, 4(1), 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164

[28] Siregar, G., & Silaban, R. (2020). Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. CV, Manhaji Medan.

[29] Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf

[30] Utamie, R. A. N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Feminist Legal Theory. Jendela Hukum, 10(2), 217–229.

[31] Watts, C., & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: global scope and magnitude. The Lancet, 359(9313), 1232–1237.

[32] Yanti, E. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif. Jurnal Lex Renaissance, 5(4), 831–844. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6

Abstract

References

How to cite